Divisi Humas Polri menggelar Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Humas di Hotel Wyndham, Surabaya, Jawa Timur pada Senin (22/4/2024). Kegiatan ini digelar untuk memperkuat komunikasi internal demi meraih kepercayaan publik.
JAKARTA, PRINDONESIA.CO – Salah satu peran krusial government public relations (GPR) adalah membangun reputasi dan kepercayaan publik terhadap institusi. Dalam praktiknya, peran tersebut tidak gampang untuk dijalankan. Namun, kesadaran untuk mengupayakan hal tersebut harus senantiasa diejawantahkan ke dalam bermacam strategi, seperti dilakukan Divisi Humas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Dalam rangka mengukuhkan reputasi dan meraih kepercayaan publik, Humas Polri diketahui memilih untuk memperkuat komunikasi internal, melalui penyelenggaraan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Humas di Hotel Wyndham Surabaya, Jawa Timur, Senin (22/4/2024).
Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho dalam sambutannya mengatakan, saat ini seluruh jajaran Polri harus menjadi garda terdepan dalam menyampaikan informasi institusi kepada publik, mencakup soal kinerja maupun pencapaian Polri. “Kepercayaan masyarakat adalah adalah harga mati yang harus kita jaga,” ujarnya seperti dikutip dari YouTube Divisi Humas Polri.
Lebih lanjut lulusan terbaik Akademi Kepolisian tahun 1995 itu mengungkapkan, kepercayaan publik terhadap Polri memiliki dampak besar bagi ketertiban dan keamanan masyarakat. Sebaliknya, Sandi menilai, penurunan kepercayaan publik terhadap Polri bisa mengakibatkan gangguan ketertiban.
Adapun guna mendukung seluruh jajaran Polri menjadi garda terdepan dalam menyampaikan informasi, Sandi meminta seluruh staf Humas Polri untuk selalu mengikuti setiap agenda kepolisian. “Ini peran dari divisi humas untuk bisa memulai, menjaga, menyertai kegiatan, maupun mengakhiri kegiatan, sehingga polisi tetap dipercaya masyarakat,” lanjutnya.
Kepercayaan Publik Terhadap Polri
Berdasarkan survei Indikator Politik Indonesia tahun 2023, tingkat kepercayaan publik terhadap Polri mencapai 76,4 persen. Survei tersebut dilakukan pada rentang waktu 17-21 Oktober 2023, dengan melibatkan 2.000 responden yang diwawancarai secara tatap muka.
Hasil survei tersebut juga mengungkapkan bahwa program kerja Polri di bawah komando Kapolri Listyo Sigit mendapat banyak apresiasi, salah satunya mengenai upaya penegakan hukum. Selain itu, mayoritas publik turut menilai Polri telah melakukan pekerjaan dengan baik.
Sementara itu mengutip laman humas.polri.go.id, lembaga penegak hukum nasional dan kepolisian tersebut saat ini menduduki posisi keempat dalam hal tingkat kepercayaan publik. Posisi pertama masih ditempati TNI, diikuti oleh presiden, dan disusul Mahkamah Agung.