Polda Metro Tangkap 28 Pegiat Medsos Diduga Sebar Hoaks, 9 Jadi Tersangka
Polda Metro Jaya menindak puluhan pegiat media sosial yang diduga menyebarkan konten provokatif, destruktif, hingga berita bohong atau hoaks melalui sejumlah platform digital.
Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya menyebut terdapat 28 pegiat media sosial dengan 37 akun yang didalami dalam kurun waktu Juni hingga Agustus 2026.
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imanuddin mengatakan, dari hasil pendalaman tersebut, sebagian pegiat media sosial diproses secara hukum, sedangkan lainnya diberikan peringatan dan edukasi.
“Tim Kolaborator Penaatan Hukum Polda Metro Jaya sejak Juni-Agustus 2026 telah melakukan upaya pendekatan terhadap 28 pegiat medsos dengan 37 akun yang terindikasi berkaitan dengan penyebaran konten provokatif, destruktif, dan hoaks,” kata Iman dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, Jumat (7/8/2026).
Dari 28 orang yang didalami, polisi menyebut 10 orang diproses hukum dan ditahan untuk kepentingan penyidikan. Sementara 18 orang lainnya diberikan peringatan serta edukasi.
37 Akun Media Sosial Didalami
Selain memeriksa para pengelola akun, penyidik juga melakukan tindakan terhadap sejumlah akun media sosial yang berkaitan dengan perkara tersebut.
Sebanyak 10 akun disita untuk kepentingan penyidikan. Sementara 22 akun lainnya diberikan kesempatan untuk melakukan pemulihan, perbaikan, atau klarifikasi terhadap konten yang telah diunggah.
Polisi juga telah menurunkan atau melakukan takedown terhadap 30 konten yang dinilai mengandung unsur provokatif, destruktif, atau hoaks.
Iman mengatakan sebagian konten tersebut dikaitkan dengan isu keamanan dan situasi yang disebut-sebut akan terjadi pada Agustus.
“Kami yakinkan, pastikan, insyaallah Jakarta dan Indonesia akan selalu aman apabila kita bersama-sama menjaga keamanan itu,” ujar Iman.
Polisi Ungkap Empat Modus Penyebaran Hoaks
Dalam penanganan kasus tersebut, Polda Metro Jaya juga mengungkap sejumlah modus yang digunakan untuk memproduksi maupun menyebarkan konten bermasalah di media sosial.Tol Sawangan-Bojonggede-Salabenda Ditargetkan Beroperasi 2028, Pemkab Bogor Dukung Penuh
Kebakaran Gedung Bapenda DKI Hanguskan 6 Lantai, Polisi Periksa 10 Saksi
Modus pertama adalah mengambil dan menggunakan dokumen milik orang lain. Dokumen tersebut kemudian dimodifikasi atau dimanipulasi sehingga terlihat seperti dokumen elektronik asli.
Modus berikutnya adalah membuat atau menggunakan dokumen elektronik palsu yang direkayasa sedemikian rupa agar menyerupai dokumen yang sah.
Polisi juga menemukan modus penyebaran ulang atau repost konten lama yang mengandung informasi provokatif, destruktif, maupun berita yang belum terverifikasi kebenarannya.
Konten lama tersebut kemudian kembali disebarkan seolah-olah merupakan peristiwa terbaru. Polisi menilai cara tersebut berpotensi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
Selain itu, terdapat modus membayar atau memanfaatkan pihak lain untuk memproduksi dan menyebarluaskan konten, termasuk materi yang menyerang kehormatan seseorang dan berpotensi memicu persoalan hukum.
Polisi Ingatkan Bahaya Repost Hoaks
Polda Metro Jaya mengingatkan masyarakat agar tidak sembarangan meneruskan atau mengunggah kembali informasi yang belum dipastikan kebenarannya.
Iman menegaskan, tindakan meneruskan konten hoaks atau provokatif tetap dapat berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum apabila memenuhi unsur pidana.
Polisi juga menyoroti fenomena konten lama yang kembali diproduksi atau disebarluaskan untuk membangun persepsi seolah-olah peristiwa tersebut sedang terjadi.
“Fenomena konten yang mereproduksi konten lama sehingga lebih ingin membangkitkan kembali seperti apa yang terjadi setahun lalu atau dua tahun lalu,” ujar Iman.
Dalam perkara ini, para tersangka dikenakan sejumlah ketentuan pidana, di antaranya Pasal 433 KUHP mengenai pencemaran nama baik, Pasal 24 KUHP terkait penyebaran berita bohong, serta ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Polda Metro Jaya mengimbau masyarakat untuk melakukan verifikasi sebelum membagikan informasi di media sosial. Polisi menilai penyebaran informasi yang tidak terverifikasi, terutama yang bersifat provokatif, dapat memperbesar keresahan dan berpotensi mengganggu keamanan serta ketertiban masyarakat.